TANGGAMUS – Lebih dari 100 hari memimpin, Bupati Tanggamus H. Moh. Saleh Asnawi tampaknya masih ragu-ragu untuk menekan tombol “reshuffle” pejabat di lingkup pemerintahannya. Padahal, puluhan kursi strategis dibiarkan kosong, hanya diisi pelaksana tugas (Plt) yang serba terbatas kewenangannya.
Kondisi ini memunculkan spekulasi liar di publik: benarkah Bupati benar-benar menilai kinerja? Atau jangan-jangan, kursi jabatan sudah keburu “dipesan” oleh partai koalisi dan lingkaran keluarga?
Mutasi ala Fatamorgana
Sejak kampanye hingga setelah dilantik, isu rotasi-mutasi selalu digadang sebagai bagian program 100 hari. Namun, faktanya mutasi hanya jadi seperti fatamorgana: disebut-sebut, tapi tak pernah terlihat.
“Pak Bupati kalau ditanya wartawan jawabannya klise: masih lihat kinerja dulu. Tapi di lapangan, para pejabat sudah mulai lobi sana-sini, keluar duit, nyetor pelicin. Jadi bukan soal kinerja, tapi siapa setor berapa dan titipan siapa,” ungkap seorang sumber dari partai pendukung.
Tersandera Titipan
Sumber lain bahkan lebih blak-blakan: “Pak Bupati ini bisa dibilang tersandera partai koalisi. Kursi kepala dinas sudah ada labelnya: Kadis ini jatah Partai A, Kadis itu titipan Partai B. Ditambah lagi ada adik Bupati yang PNS, ikut berperan seolah-olah Sekda bayangan. Jadilah rotasi ini kusut masai.”
Tak berhenti di situ, muncul isu “gerbong-gerbong” yang siap masuk ke jabatan strategis. Beberapa bahkan disebut sudah setor uang pelicin, sehingga Bupati makin bingung menentukan siapa yang harus dilantik lebih dulu.
Daftar Plt, Panjang Seperti Daftar Belanja
Berdasarkan data, setidaknya puluhan jabatan strategis kini masih lowong:
- Inspektur Daerah, yang ironisnya juga Plt (siapa yang mengawasi kalau pengawasnya pun tak definitif?).
- Kepala Dinas Pendidikan, Pariwisata, Keuangan, hingga Badan Pendapatan Daerah masih dijabat Plt.
- Dari sekretariat daerah, posisi strategis mulai dari Asisten Pemerintahan, Staf Ahli Ekonomi, hingga Kabag Umum juga kosong.
- Di kecamatan pun tak kalah miris: Camat Bulok, Kota Agung, dan Kota Agung Timur hanya Plt.
Jika diibaratkan tim sepak bola, Pemkab Tanggamus saat ini lebih mirip klub tarkam: setengah pemainnya cadangan, pelatihnya pun bingung menurunkan formasi.
Fenomena ini menimbulkan tanda tanya besar: apakah Bupati Saleh Asnawi sedang berhitung politik, atau justru tersandera kepentingan koalisi dan keluarga?
Yang jelas, publik mulai kehilangan kesabaran. Sebab, jalannya roda pemerintahan tidak bisa digantung pada Plt selamanya. Plt bukan superman—mereka hanya pejabat sementara yang tidak bisa membuat kebijakan strategis, ibarat sopir cadangan yang diminta mengemudi bus tanpa setir.
Jika kondisi ini terus berlarut, jangan heran bila jargon perubahan yang dulu digaungkan di masa kampanye justru berubah jadi “pemerintahan titipan”: siapa setor, dia dapat; siapa dekat, dia lekat.(Red)
